PD Cuma Menjenguk, Bukan Menjemput Nazaruddin

Jakarta - Wajar saja Nazaruddin belum berpikir segera pulang ke Indonesia. Sebab tim investigasi Partai Demokrat (PD) yang dikirim ke Singapura bukan untuk tujuan menjemput Nazaruddin.

"Sebenarnya tim tidak menjemput tapi hanya menengok karena yang bersangkutan sedang sakit," ujar Wasekjen PD, Saan Mustopa, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2011).

Saan menuturkan, kepergian Nazaruddin ke Singapura sudah direstui fraksi. Sehingga FPD tidak berkewajiban menjemput Nazaruddin.

"Kita tidak menjemput. Dia sebagai orang bebas, belum tersangka juga kok, apa masalahnya dia di luar negeri," tutur Saan yang juga sekretaris FPD DPR ini.

Namun demikian, ia mengakui tim investigasi memberikan masukan kepada Nazaruddin. Utamanya supaya Nazaruddin mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

"Jadi kalau dia mau pulang sebelum diundang KPK ya itu baik. Tapi kalau pulang segera ya lebih baik," terangnya.

Nazaruddin bertolak ke Singapura sejak 23 Mei 2011 lalu. Nazaruddin mengajukan izin untuk check-up jantung di Singapura. Sementara sehari setelah kepergiannya ke Singapura, ia dicekal KPK karena dugaan tersangkut kasus suap Kemenpora.

(Courtesy : detikNews.com)

Pidato Lengkap SBY Soal SMS Fitnah

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar jumpa pers khusus menyikapi beredarnya SMS yang menyudutkan dirinya. Merasa difitnah, SBY membantah tuduhan-tuduhan tersebut.

Berikut isi pidato lengkap SBY saat berbicara di Bandara Halim Perdanakusuma, sesaat sebelum keberangkatannya ke Kalimantan Barat, Senin (30/5/2011):

Saudara-saudara, selama dua hari libur, saya menerima tamu dan bertemu dengan banyak sahabat. Kita bicarakan banyak hal termasuk yang beredar di masyarakat, berkaitan dengan pemberitaan yang tidak jelas sumbernya, mengandung fitnah yang sangat keterlaluan.

Kalau bicara fitnah, banyak orang negeri ini yang menjadi korban, saya salah satunya. Selama mengemban amanah melalui pemilu yang sah dan demokratis, saya kira ratusan fitnah datang kepada saya. Selama ini saya memilih diam. Satu kali dua kali manakala fitnah itu keterlaluan, maka demi nama baik dan merupakan hak saya, saya perlu memberi penjelasan.

Banyak saudara-saudara kita di republik ini yang juga sering jadi korban fitnah. Tapi mereka tidak percaya, tidak bisa bicara dan tidak punya ruang. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa mewakili mereka yg selama ini menjadi korban fitnah.

Saudara, sebagai WNI dan kepala negara saya sedih dan prihatin jika ada saudara kita memiliki perilaku menyebar fitnah tanpa beban apapun, tanpa merasakan. Tadinya saya berharap dengan teknologi informasi yang berkembang seperti SMS, Twitter, BB dan semua jenis media online itu bisa meningkatkan kehidupan bangsa. Itu yang harus dilakukan, bukan media itu digunakan untuk menyebarkan fitnah dan pembunuhan karakter, caci maki terhadap siapapun. Bukan cuma saya, tapi siapapun yang jadi korban teknologi informasi dewasa ini.

Saudara, apa yang saya ketahui, fitnah yang dilemparkan oleh seseorang dari tempat gelap sangat luar biasa. Saya katakan dengan bahasa terang, mereka tidak bertanggung jawab, tidak ksatria, pengecut karena tidak menampakkan diri.

Janganlah terus menerus menyebarkan racun fitnah. Muncullah secara ksatria, mari kita berhadapan demi hukum dan keadilan. Itu 1000 persen tidak mengandung kebenaran. Katanya ada mega skandal Bank Century, itu-itu lagi. Disebutkan tindakan saya yang tidak terpuji. Ada lagi dikatakan PD punya tabungan Rp 47 triliun dan demokrat harus menjelaskan. Terbalik logikanya. Dia yang menuduh dia yang membuktikan.

Jangan lakukan sesuatu dengan sembunyi melalui apa yang beredar sekarang ini. Zaman dahulu dengan alasan demokrasi belum mekar, belum ada kebebasan berbicara dan organ kekuasaan negara bisa ambil tindakan. Mungkin orang takut sampaikan pendapatnya. Sekarang tersedia media massa yang mendiskreditkan di antara kita. Ada tersedia dan sah. Silahkan saja, itu bagian dari kebebasan berbicara.

Saya tidak bisa menerima jika cara seperti itu berlangsung di negeri kita. Saya menyeru supaya tidak diteruskan. Saya juga menyeru mereka yang difitnah untuk menggunakan haknya.

Saya ingin menyeru pada masyarakat Indonesia, janganlah negeri ini jadi tanah dan lautan fitnah, tidak akan mencerdaskan bangsa. Marilah kita menjadi bangsa yang benar-benar beradab, civilized. Justru saat ini kita harus menyatukan langkah untuk bekerjabersama meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Saya juga ingatkan, muncul situasi sekarang ini kegiatan mengadu domba satu sama lain. Mari kita aware satu sama lain.

Saya juga imbau media massa, yang punya peran sangat luhur juga, ariflah. Bayangkan kalau sebuah sumber yang sangat tidak jelas diangkat menjadi sumber berita. Rakyat kita ini dapat apa. Mestinya kita bersyukur ketika negeri kita saat ini memiliki momentum, telah melalui masa gelap. Jangan kita merugi energi kita habis untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Kehidupan yang bermoral, beretika, beradab, segalanya dipertanggungjawabkan secara ksatria, tidak pengecut.

Courtesy : detikNews

Taufik : Tujuh Fraksi DPR Dukung Perangkat Desa PNS

PURBALINGGA- Tujuh dari 9 fraksi di DPR RI sudah mendukung usulan agar perangkat desa diangkat menjadi PNS. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, saat berbicara di depan ribuan anggota Persatuan Perangkat Daerah Indonesia (PPDI) Purbalingga, Sabtu (28/5).

’’ Dari 9 fraksi di DPR pusat, 7 fraksi sudah mendukung perangkat desa diangkat menjadi PNS. Nanti akan kami paripurnakan. Yang penting untuk dipikirkan sekarang adalah, setelah nanti menjadi PNS, akan ke mana para perangkat ini,’’  ujar Taufik.

Taufik menegaskan, dirinya adalah orang yang pertama bertanda tangan untuk menyetujui, saat pengurus PPDI pusat meminta diangkat menjadi PNS di Semarang. Dirinya juga kembali menandatangani persetujuan saat PPDI datang ke DPR RI di Jakarta.

Dia menilai, pengangkat sekdes menjadi PNS merupakan ketimpangan yang tidak fair. Sebab sekdes dan perangkat sama-sama be­kerja untuk kepentingan masya­rakat. Perangkat desa juga merupakan pendekar aspirasi rakyat di desa, sehingga nasibnya juga harus diperhatikan pemerintah.

’’ Saat pemilu, perangkat desa dikejar-kejar disuruh memilih. Demikian pula saat pilkada. Pas pembagian raskin perangkat desa menjadi pihak paling repot. Sekarang giliran perangkat desa ingin menjadi PNS, semua menghindar. Ini tidak fair namanya,’’  kata Taufik berapi-api.

Bupati Mendukung

Bupati Purbalingga Heru Sudjatmoko juga mendukung aspirasi PPDI untuk diangkat menjadi PNS.  Dia berharap, UU yang akan disahkan oleh DPR nanti adalah UU yang aspiratif, termasuk menyangkut nasib para perangkat desa. Dia mendukung para perangkat itu mendapatkan penghasilan yang tetap sebagai PNS.

’’ Jika perangkat diangkat PNS maka hal itu tidak akan memberatkan keuangan daerah. PNS di Purbalingga ada 9.000 orang. Gaji mereka dibayar pusat melalui APBD kita. Jadi perangkat diangkat menjadi PNS tidak memberatkan kita, justru meringankan,’’  katanya.

Sebab bengkok yang menjadi hak mereka selama ini akan berubah statusnya menjadi tanah kas desa.

Tanah kas desa ini bisa dimanfaatkan untuk memperkuat pembangunan di desa, sekaligus meningkatkan per­ekonomian masya­rakat desa.

Senada dengan Bupati, Ketua DPRD Purbalingga Tasdi juga menyetujui usulan itu. Bahkan secara kelembagaan, DPRD sudah mengirimkan surat ke DPR RI dengan tembusan Presiden dan Mendagri yang mendukung perangkat menjadi PNS. Dukungan itu disertai dengan sejumlah pertimbangan.

Courtesy : suaramerdeka

Taufik : Tujuh Fraksi DPR Dukung Perangkat Desa PNS

Taufik : Tujuh Fraksi DPR Dukung Perangkat Desa PNS

Nazaruddin Tetap Berkomunikasi dengan PD Selama di Singapura

Jakarta - Sempat disebutkan mantan Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin putus hubungan dengan kolega partainya. Namun ternyata, sejumlah petinggi Demokrat tetap bisa berkomunikasi dengan Nazaruddin.

"Untuk komunikasi memang ada yang bisa dan ada yang tidak. Yang bisa, yang punya akses ke beliau. Itu ada," kata Ketua DPP PD Bidang Komunikasi, Andi Nurpati, dalam perbincangan dengan detikcom, Minggu (29/5/2011).

Menurut Andi, berbagai pihak di internal Demokrat berupaya membawa Nazaruddin pulang. Oleh karena itu sebenarnya komunikasi ini tetap terbuka dengan Nazaruddin.

"Saya kira banyak yang masih bisa berkomunikasi, tapi menjaga diri karena masalah Nazaruddin ini kan berproses," jelas Andi.

Namun sayang, Andi menolak menyebutkan siapa saja yang masih bisa berkomunikasi lancar dengan Nazaruddin. " Saya tidak bisa sebut di sini," ujarnya.

Pernyataan Andi Nurpati ini berbeda dengan keterangan Sekretaris Divisi Kominfo DPP PD, Hinca Panjaitan. Dalam diskusi Polemik Trijaya "Bola Panas Nazaruddin" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/5), Hinca menyebut Nazaruddin putus komunikasi dengan DPP PD.

"Komunikasi dengan partai terakhir proses di Dewan Kehormatan. Sampai saat ini belum ada komunikasi dengan partai," ujar Hinca Panjaitan kemarin.

SBY Perintahkan Pengurus Demokrat Jemput Nazaruddin

Jakarta - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) malam ini menggelar rapat tertutup dengan pengurus harian terbatas Partai Demokrat. Dalam rapat tersebut SBY meminta kepada pengurus untuk menjemput mantan bendahara umum M Nazaruddin jika yang bersangkutan dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"SBY meminta partai untuk mengambil langkah untuk kepulangan Nazaruddin guna menghadapi proses hukum. Langkah-langkah bisa diambil antara lain dengan cara menjemput yang bersangkutan," tutur Ketua DPP Partai Demokrat Kastorius Sinaga, saat dikonfirmasi, Minggu (29/5/2011) dinihari.

Jika nantinya Nazaruddin menolak untuk dijemput, lanjut Kastorius, SBY juga telah memberikan instruksi untuk rencana cadangan. Pria yang juga menjabat sebagai presiden Republik Indonesia ini meminta prosedur hukum melalui interpol atau instansi lainnya ditempuh.

"Tentu cara hukum lewat interpol atau instansi terkait yang akan ditempuh di dalam pemulangannya," papar Kastorius.

Rapat yang dihadiri oleh sekitar 20 pengurus harian terbatas malam ini dimulai pukul 22.30 WIB dan berlangsung sekitar satu setengah jam. "SBY juga meminta Demokrat tetap solid, jangan ada perpecahan dan jangan ada pikiran untuk Munaslub," tambah Kastorius.

Nazaruddin sebelumnya pergi ke Singapura pada 23 Mei 2011. Kepergian ini menimbulkan polemik karena anggota Komisi VII DPR tersebut sehari setelahnya dicegah KPK ke luar negeri. Pekan depan, Nazaruddin juga sudah dijadwalkan untuk diperiksa terkait kasus dugaan suap di Kemenpora.

Courtesy : detikNews  (Tulus Dot Com)

Partai Demokrat Desak KPK Percepat Pemeriksaan Nazaruddin

Jakarta - Partai Demokrat (PD) mendesak KPK segera memeriksa mantan bendahara umumnya, Muhammad Nazaruddin. PD tak mau terus dibayang-bayangi kasus Nazaruddin pasca pemecatannya.

"KPK agar lebih cepat bekerja supaya cepat jelas hitam-putih hukumnya," desak Sekretaris Divisi Kominfo PD, Hinca Panjaitan.

Hal ini disampaikannya dalam Polemik Trijaya "Bola Panas Nazar Udin" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/5/2011).

Menurut Hinca, Nazaruddin akan pulang ke tanah air untuk memenuhi panggilan KPK. Karena kewajiban setiap warga negara memenuhi panggilan KPK.

"Bepergian ada hak dipanggil KPK adalah kewajiban. Jadi kalau dipanggil KPK tentu akan datang," tuturnya.

Ia menepis mengetahui pencekalan KPK sebelum Nazaruddin pergi ke Singapura. Menurutnya kepergian Nazaruddin ke Singapura tidak melanggar hukum.

"Yang bersangkutan di Singapura atas izin fraksi dan itu normal saja. Yang bersangkutan dari segi penegakan hukum tidak melanggar hukum karena belum ada pencekalan. Tapi kalau dipanggil harus memenuhi karena semua warga negara sama di depan hukum," tandasnya.